Analisis Pernyataan Tokoh Teori Kritis

Robert W. Cox

“Theory is always for someone and some purpose”

Semua pengetahuan dan teori pada dasarnya tidak bisa dianggap netral dan tidak membawa kepentingan tertentu. Mengapa? Karena pada dasarnya pengetahuan muncul karena menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sosial yang menggunakan perspektif-perspektif sosial. Sehingga sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar pengetahuan itu untuk sesuatu hal atau seseorang/ sekumpulan kelompok ataupun tujuan tertentu. Lalu mengapa tetap dianggap pengetahuan? Karena seharusnya pengetahuan harus bebas dari kepentingan atau bebas nilai (value free). Apakah masih pantas dipakai dalam menjelaskan fenomena sosial? Dan apakah masih pantas dipakai sebagai penyelesaian masalah dalam fenomena sosial? Tentunya hal ini akan menjadi masalah serius untuk kedepannya. Karena pada hakekatnya fenomena sosial tidak seimbang artinya selalu berubah-ubah. Kalau memang benar kebanyakan teori HI bersifat politis maka tidak ada solusi yang netral untuk memilih teori yang paling baik secara akademis. Banyak yang mengklaim pernyataan teori HI adalah pernyataan akademis padahal merupakan pernyataan politis. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Jika teori adalah instrumen mencapai tujuan politik daripada instrumen untuk mencari kebenaran maka apa masih bisa disebut teori? Teori menjadi politik. Maka bisa saja semua teori HI adalah politik, ini merupakan pandangan yang ekstrim dari sebagian teori kritis sedangkan pandangan yang moderat adalah ada beberapa teori yang memang sifatnya politis tetapi ada teori yang memang benar-benar bebas nilai (value free) yang mana teori tersebut menjelaskan hal-hal yang terkait dengan permasalahan HI secara akademik (tidak memihak dan sistematis).

Untuk itulah Robert W. Cox (Teoritisi HI yang terkenal) berusaha mencari teori HI yang dipakai sebagai tujuan politis. Tujuannya yaitu membebaskan manusia dari struktur politik dan ekonomi dunia yang didominasi oleh kelompok kapitalisme yang memegang kapital terbesar. Pemilik modal/ kapital terbesar adalah negara-negara maju termasuk Amerika Serikat. Dalam hal ini ilmuan-ilmuan liberal (pro terhadap negara-negara maju) membawa nilai-nilai sekularisme (termasuk paham kapitalisme) dan berusaha membuat suatu teori untuk mempermudah mereka memperoleh kepentingan dan ambisinya yaitu menguasai negara-negara dunia ke-3. Maka, lahirlah teori modernisasi, teori ini merupakan produk dari ilmuan liberal. Teori modernisasi sangat kental dengan nilai-nilai sekularisme yang juga mengusung adanya kapitalisme itu sendiri. Dalam teori dijelaskan bahwa negara-negara dunia ke-3 apabila ingin maju seperrti negara-negara maju lainnya maka dianjurkan menggunakan teori modernisasi.

Teori modernisasi didukung juga pada saat perjanjian di Bretton Wood yang melahirkan adanya organisasi keuangan internasional yaitu IMF dan WB. Tujuannya adalah untuk membantu dalam memberikan pinjaman finansial bagi negara-negara dunia ke-3. Para pembentuk organisasi tersebut yang notabene adalah mayoritas dari negara-negara maju. Syarat-syarat dalam peminjaman uang adalah dengan bunga yang tinggi dan masih banyak syarat lain yang mana tetap mengacu pada nilai-nilai sekularisme. Akhirnya ketika negara-negara dunia ke-3 meminjam dana maka secara tidak langsung negara-negara dunia ke-3 bergantung kepada negara-negara maju (anggota dalam IMF dan WB). Logikanya perekonomian negara-negara dunia ke-3 akan dikendalikan oleh IMF/ WB (yang berisi anggota-anggota dari negara-negara maju). Tetapi banyak negara-negara dunia ke-3 tidak menyadari akan hal tersebut. Mereka terikat dengan hutang yang harus segera mereka bayar jadi yang menjadi fokus utama dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan IMF/ WB.

Bila berbicara tentang IMF yang masih terkait dengan teori modernisasi. IMF pernah ditawarkan sebagai organisasi penolong dalam krisis finansial Asia tahun 1997. Beberapa dari negara Asia yang dilanda krisis (termasuk Indonesia) menerima paket bantuan dari IMF. Ahirnya apa yang didapat negara Asia yang mendapat bantuan IMF? Tidak semakin keluar dari krisis, tetapi semakin tergantung dengan IMF itu dan terlilit hutang yang berjumlah sangat besar termasuk Indonesia selain itu perekonomian tidak membaik malahan semakin memburuk. Jadi sangat terlihat siasat politik yang dilakukan negara-negara maju untuk menguasai negara-negara dunia ke-3 melalui tameng teori modernisasi.

Jadi bisa dikatakan memang Theory is always for someone and some purpose.

Andrew Linklater

“Bahwa masalah Hubungan Internasional adalah masalah komunitas yaitu hubungan antara kewajiban terhadap negara dan tugas terhadap kemanusiaan”

Komunitas internasional dibentuk oleh masyarakat-masyarakat internasional di negara-negara di dunia. Masyarakat terdiri dari manusia-manusia yang hidup di setiap negara-negara yang ada di dunia.

Komunitas <– Masyarakat <– Manusia.

Manusia di suatu negara mempunyai kewajiban-kewajiban selain sebagai negarawan (terhadap negara) dan sesama manusia lainnya baik dalam satu negara yang sama ataupun di negara-negara yang lain (kemanusiaan).

Kewajiban negarawan (terhadap negara) adalah menciptakan kesejahteraan warga negaranya. Hal ini tentu terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Sehingga paradigma yang dipakai adalah Realis. Jadi tidak menutup kemungkinan negarawan menjaga keamanan nasional. Parameter kaum Realis dalam mengevaluasi kebijakan luar negeri yang menghasilkan ajaran Machiavelli adalah yang pada intinya warga negara adalah prioritas utama; berusaha menghindari resiko yang dapat mengancam warga negara dan berani melakukan kerja sama apabila menguntungkan warga negaranya, tidak mengikutsertakan penduduk dalam perang kecuali kalau memang benar-benar mendesak. Negarawan di suatu negara tidak begitu memikirkan kewajiban terhadap internasional apabila bertentangan dengan kepentingan nasionalnnya sendiri. Yang paling penting bagi negarawan adalah menjaga keberadaan dan mempertahannkan warga negaranya sendiri dan tentu saja bukan warga negara di negara lain.

Sedangkan kewajiban manusia dengan sesama manusia lainnya baik dalam satu negara yang sama ataupun di negara-negara yang lain (kemanusiaan) artinya adalah kewajiban yang fundamental yaitu menghargai hak asasi manusia tidak hanya di negara mereka bertempat tinggal tetapi juga di negara-negara lain. Parameter kosmopolitan dalam mengevaluasi kebijakan luar negeri menghasilkan Kantian yaitu yang pada intinya semua masyarakat di negara-negara selain tempat kita tinggal adalah manusia yang sama seperti kita; mereka membutuhkan perlindungan dan keamanan sebagai manusia yang seharusnya mempunyai hak-hak yang sama antara yang satu dan yang lainnya. Secara sadar atau tidak sadar seharusnya negarawan akan memperhatikan tanggung jawabnya kepada kemanusiaan. Sehingga akhir-akhir ini sering muncul isu-isu global/ internasional mengenai hak asasi manusia. Manusia sepertinya mulai sadar bahwa yang harus dilindungi tidak hanya negarawan saja sebagai warga negara di suatu negara yang sama tetapi negarawan di negara-negara lain yang menjadi bagian sama dari kita yaitu manusia.

Sehingga muncul permasalahan dalam hubungan internasional tentang masalah komunitas yaitiu terkait dengan kedua tanggung jawab tersebut.

Misalnya Invasi Irak ke Kuwait pada Juli 1990. Jelas hal ini melanggar piagam PBB yaitu hak asasi manusia dan tentu masyarakat internasional menolak akan hal itu karena perasaan sebagai manusia walaupun tidak ditindas secara langsung tetapi mereka merasakan hal yang sama. Artinya mereka yang diserang dalam perang sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan secepatnya. Di sisi lain Irak yang notabene juga terdiri dari warga negara sebagai negarawan menganggap hal ini benar karena menyangkut kepentingan nasional yang diperoleh yaitu penguasaan terhadap tambang minyak dengan menguasai wilayah-wilayah lain di Timur Tengah. Sehingga dengan mereka berani berkorban demi negara mereka, kepentingan nasional mereka. Di sini dilihat bahwa adanya perbedaan kewajiban mampu menimbulkan masalah dalam hubungan internasional.

Contoh lain adalah Junta Militer di Myanmar yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan menghasilkan protes dari masyarakat di dunia karena terjadi pengekangan terhadap demokrasi warga negaranya sendiri. Sehingga warga negara sendiri meminta bantuan di negara-negara yang lain serta organisasi internasional kemanusiaan termasuk PBB. Akhirnya PBB memperingatkan dengan siasat praktek diplomasi yang halus sampai dengan mengancam dengan keras aksi junta militer tersebut. Tetapi hal itu juga tidak dianggap positif bagi junta militer Myanmar malahan mereka menganggap bahwa intervensi masyarakat internasional, PBB atau negara-negara lain adalah ancaman kedaulatan terhadap negara dan hal itu menganggu keamanan negaranya. Sehingga dengan keras juga junta militer itu menentang dan kalau diperlukan siap untuk berperang kalau memang diperlukan. Karena Myanmar menganggap hal-hal yang terjadi di negaranya adalah urusan negara itu sendiri dan apa yang mereka lakukan sebenarnya juga demi warga negaranya juga, itulah dalih utama junta militer Myanmar. Jadi memang masalah yang terkait dengan kewajiban terhadap negara dan kemanusiaan menjadi masalah hubungan internasional yang rumit dan berkepanjangan. Sehingga muncul sebagai isu internasional yang cukup baru.

Oleh: Fauziah

NB: Mohon menjaga “orisinalitas’” tulisan ini. Semoga Allah selalu bersama orang-orang yang “jujur”. Terima kasih.

Silahkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s