Analisis Jajak Pendapat Kompas: “Mendambakan Buah Manis Multikulturalisme”

Introduction

Jajak pendapat “Kompas” mengungkapkan bahwa masih belum ideal terciptanya sebuah harapan multikulturalisme walaupun masyarakat sudah mengakui pluralisme yaitu keberagaman adanya kebudayaan, agama dan etnis dalam masyarakat. Padahal menjunjung tinggi multikulturalisme diharapkan mampu meningkatkan rasa saling toleransi akan keberagaman tersebut dan bukan hanya sebuah pengakuan saja.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya implementasi multikulturalisme dalam masyarakat masih belum maksimal karena masih banyak kasus yang diskriminatif terjadi di negeri ini. Misalnya mengenai diskriminasi agama terutama masih kerap kali dirasakan oleh kaum minoritas pemeluk agama. Para pelaku diskriminasi ini cenderung dari kaum mayoritas pemeluk agama. Kaum minoritas sering mendapatkan perlakukan kurang baik karena kaum mayoritas memandang dan menjustifikasi bahwa pemahaman agama kaum minoritas adalah salah dan pemahaman kaum mayoritas selalu benar.  Pemikiran yang fanatik ini mengakibatkan kecenderungan untuk memusnahkan pemahaman agama lain yang dianggap menyimpang dari pemahaman mereka. Upaya mereka untuk menekan kaum minoritas misalnya dengan melakukan pengasingan, kekerasan pada pemeluk agama dan membakar rumah ibadah kaum minoritas tersebut. Sampai sekarang pun pemerintah belum melakukan tindakan yang nyata untuk melindungi kaum minoritas yang tertindas.

Selain itu mengenai masih ada diskrimimasi lain yaitu diskriminasi etnis tertentu. Dalam hal ini khusunya etnis Thionghoa. Etnis ini mendapatkan perlakukan yang kurang adil dalam birokrasi pelayanan pemerintahan. Misalnya dalam bidang administrasi kependudukan, izin berusaha, kebijakan politik dan perlindungan hukum.

Dalam sejarahnya, awal mula politik diskriminasi adalah pada kolonialisme. Para penjajah yaitu pemerintah Belanda membagi kelas dan penguasaan perekonomian domestik dalam masyarakat berdasarkan ras. Golongan Eropa berada level teratas yang kemudian diikuti oleh ras Timur Asing (Arab, Tionghoa dan India) dan yang paling bawah adalah masyarakat pribumi sendiri.

Namun sebagaian besar responden dari jajak pendapat “Kompas” masih menjunjung tinggi tolerani terhadap agama dan etnis. Menurut responden tersebut sangat penting untuk mewujudkan multikulturalisme agar tercipta stabilitas sosial.

(sumber gambar: mohkusnarto.wordpress.com)

Analysis

Jajak pendapat “Kompas” tersebut menekankan mengenai pentingnya multikulturalisme. Tujuannya adalah demi tercipta persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralis. Tentu hal ini tidak lepas dari semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Pada hakekatnya, multikulturalisme merupakan akibat kondisi sosial, budaya maupun geografis yang begitu beragam dan jangkauannya luas. Kondisi geografis Indonesia adalah banyaknya jumlah pulau yang mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk sebuah masyarakat. Kemudian dari masyarakat tersebut terbentuk sebuah kebudayaan- kebudayaan tersendiri. Maka otomatis tercipta kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Keanekaragaman budaya, agama dan etnis di Indonesia merupakan warisan bangsa yang sangat berharga. Hal itu bisa menjadi aset untuk mendatangkan devisa bagi negara. Keanekaragaman tersebut bisa digunakan sebagai strategi diplomasi luar negeri. Maka sadar akan hal itu, masyarakat seharusnya bangga akan perbedaan itu bukan malah menjadikan perbedaan tersebut menjadi faktor laten dari konflik internal yang kerap kali terjadi di lingkungan  masyarakat.     Konflik tersebut dipicu karena perlakukan yang diskriminatif. Hal ini terjadi ketika seseorang mendapatkan perlakuan secara tidak adil yang mana disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki orang tersebut khususnya perbedaan agama dan etnis dari seseorang tersebut. Fenomena ini juga tidak lepas dari sejarah dalam masyarakat yaitu pada masa kolonialisme. Pada masa itu, penjajah telah membagi beberapa tingkatan dalam masyarakat. Dalam tingkatan tersebut penduduk pribumi selalu pada level terendah dan seringkali diperlakukan tidak adil.

Peran multikulturalisme dalam perbedaan yaitu sebagai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan yaitu baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Setiap orang diwajibkan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Adapun salah satu upaya pemerintah untuk menciptkan multikulturalisme sehingga menghapus segala bentuk diskriminasi di Indonesia yaitu tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2008 Mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini menimbang beberapa hal yaitu:

a)      Bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.

b)      Bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

c)      Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

d)     Bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.[1]

Harapan dari UU tersebut adalah mampu diimplemantasikan secara benar dan nyata dalam masyarakat. Sehingga tercipta kehidupan yang selaras dan harmonis. Pemerintah juga tidak hanya membuat sebuah payung hukum saja namun diharapkan pemerintah juga mampu meredam konflik akibat SARA yang terjadi di masyarakat sehingga konflik menjadi tidak semakin parah apalagi sampai berjatuhan korban.

Menciptakan multikulturalisme tidak serta merta dititikberatkan pada pemerintah saja namun juga memerlukan dukungan dari media massa yang mana selama ini memberikan stereotip juga pada SARA. Harapannya adalah media massa bisa mempromosikan suasana harmonis yang kondusif dalam masyarakat dan bukan malah menjadi provokator. Singkatnya, media massa diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai sesama walaupun berbeda.

Selain peran pemerintah dan media massa, ternyata peran masyarakat juga penting untuk menciptakan multikulturalisme. Masyarakat perlu menyadari bahwa keanekaragaman budaya bukan hanya milik dan tanggung jawab daerah namun milik dan tanggung jawab bersama. Hal ini didukung fenomena selama ini yang ada dalam masyarakat yaitu rasa cinta mereka yang cenderung berlebihan pada daerah masing-masing. Kecintaan ini sejalan dengan perasaan was-was ketika ada pendatang baru yang sukses di daerah mereka. Fenomena tersebut tentunya bisa mengancam keutuhan bangsa. Maka masyarakat diharapkan lebih menekankan rasa saling toleransi antara masyarakat satu dengan yang lain.

Conclusion

Fokus utama dari jajak pendapat “Kompas” adalah menekankan adanya multikulturalisme dalam sebuah pluralisme untuk menciptakan kesatuan dan tentunya hal ini sesuai dengan semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menciptakan hal tersebut, maka perlu upaya pemerintah yaitu pemerintah telah terbentuk payung hukum yang mana tertuang dalam UU tentang UU No. 40 Tahun 2008 Mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu pemerintah juga perlu berperan langsung dalam meredam konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Bukan hanya membutuhkan upaya pemerintah saja namun hal ini harus didukung juga oleh peran media massa yang mana diharapkan media massa bisa menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dengan rasa saling toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Upaya masyarakat ternyata tidak kalah penting yaitu meningkatkan kesadaran bahwa rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya bukan hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu pada suatu daerah namun merupakan milik dan tanggung jawab bersama. Artinya apabila masyarakat sudah menanamkan pemahaman tersebut maka akan tercipta sebuah persatuan bangsa yang kokoh dan tidak akan tergoyahkan. Itulah harapan dari mulikulturalisme.

Referensi

_____. 2008. UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam http://hukumham.info. Diakses tanggal 01 Juni 2010 pukul 01.35 pm


[1] ___, UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dalam http://hukumham.info, 2008, diakses tanggal 01 Juni 2010 pukul 01.35 pm.

Berita yang Dianalisis

“Mendambakan Buah Manis Multikulturalisme”

Lebih dari satu dekade reformasi dikumandangkan, negara dinilai belum berperan maksimal dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat majemuk di negeri ini. Semangat kemajemukan yang terbangun saat ini pun cenderung dimaknai sebatas pluralisme kebudayaan. Seperti dikemukakan antropolog Achmad Fedyani Saifuddin, pluralisme kebudayaan merupakan sebuah cara pandang yang mengakui adanya kemajemukan budaya. Meski demikian, tiap kebudayaan dipandang otonom dan ditanggapi apa adanya sehingga kebudayaan yang tampak dominan cenderung dianggap selayaknya dominan karena jumlahnya lebih banyak. Cara pandang ini pada gilirannya memunculkan pengotakan kebudayaan, baik pengotakan berbasis agama maupun etnis. Kotak-kotak tersebut diberi batas-batas tegas dan acap kali diwarnai oleh prasangka dan stereotip.Dalam sebuah masyarakat majemuk, seperti Indonesia,  diberlakukannya sikap seperti ini jelas dapat menghalangi terwujudnya multikulturalisme. Berbeda dengan pluralisme kebudayaan, multikulturalisme melihat bahwa semangat kemajemukan budaya tidak berhenti pada pengakuan terhadap keragaman budaya, tetapi harus pula diikuti oleh sikap saling menghormati dan menciptakan kehidupan bersama yang setara. Oleh karena itu, multikulturalisme menjadikan dialog dan kerja sama sebagai basis hubungan di antara kelompok kebudayaan yang berbeda.Terciptanya masyarakat multikultur semacam ini tidak bisa lepas dari peran negara. Melalui jajaran birokrasi dan lembaga-lembaganya, negara berkewajiban menjamin semua kelompok mendapatkan perlakuan sama dalam setiap aspek, termasuk di dalamnya membuat produk hukum yang tidak diskriminatif.Peran diskriminatifSayangnya, sebagian masyarakat menilai, negara belum menjalankan perannya secara maksimal. Penilaian itu terekam di dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas di 10  kota besar pada 17-19 Februari 2010.Penilaian terhadap pemerintah itu dapat dilihat dalam dua  kategori. Pertama, menyangkut kepuasan masyarakat terhadap peran negara dalam menjamin dan melindungi kebebasan kelompok agama dan etnis. Jika penilaian itu berkaitan dengan semua kelompok agama, misalnya, sebagian besar responden (78,1 persen) menyatakan, negara telah menjamin kebebasan beribadah mereka.Namun, proporsi ini semakin rendah ketika yang dilihat adalah peran negara terhadap kelompok yang tergolong relatif kecil dalam kuantitas. Terdapat proporsi ketidakpuasan yangcukup besar terhadap upaya pemerintah dalam menjamin kebebasan beribadah mereka. Bahkan, proporsi yang lebih tinggi lagi terekam ketika responden diminta menilai peran negara dalam melindungi kelompok yang relatif kecil secara kuantitas di negeri ini. Separuh lebih responden (56,5 persen) menyatakan, pemerintah kurang melindungi kelompok tersebut, kelompok agama, misalnya, dari tindak
kekerasan kelompok lain.Tentu masih lekat dalam ingatan responden, tindakan kekerasan yang dialami kelompok keagamaan tertentu karena ajaran-ajaran mereka yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang lebih besar. Penilaian itu juga diperkuat oleh beberapa peristiwa pembakaran dan penyerangan terhadap rumah ibadah oleh kelompok agama tertentu yang masih saja terjadi. Dalam kasus-kasus ini, aparat negara dinilai tidak banyak berperan dalam pencegahan tindak kekerasan tersebut.Kedua, penilaian masyarakat juga berkaitan dengan masih adanya perlakuan diskriminatif negara terhadap warga negara, terutama yang tertuju pada kelompok etnis tertentu. Sikap diskriminatif pemerintah itu terjadi di beberapa bidang, yaitu bidang administrasi kependudukan, izin berusaha, kebijakan politik, dan perlindungan hukum.Bidang administrasi kependudukan, misalnya, merupakan persoalan di mana masyarakat beretnis Tionghoa paling sering merasakan sikap diskriminatif  tersebut. Hal ini secara gamblang diungkapkan separuh lebih responden beretnis Tionghoa (52,3 persen) yang masih merasakan sikap diskriminatif aparat negara kepada mereka saat mengurus KTP, akta,ataupun sertifikat tanah dan surat-surat lain. Di bidang lain, seperti pemberian izin berusaha, pembuatan kebijakan politik, ataupun perlindungan hukum, lebih dari sepertiga responden menyatakan pemerintah masih diskriminatif.Warisan politikDiskriminasi berbasis agama dan etnik berkait erat dengan politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang cukup lama dipraktikan negara. Secara historis, politik diskriminasi itu berakar pada kolonialisme. Saat itu, Pemerintah Belanda membagi kelas masyarakat berdasarkan ras. Golongan Eropa menempati level teratas yang diikuti oleh ras Timur Asing (Arab, Tionghoa, dan India) serta paling bawah adalah kaum Bumiputera.Pembagian ini sejalan dengan penguasaan ekonomi. Golongan Tionghoa diberi peran sebagai pedagang  perantara Belanda dan Bumiputera. Mayoritas Bumiputera adalah petani, nelayan, pekerja rendahan, atau pedagang/pengusaha kecil. Karena peran pentingnya, golongan Tionghoa dikendalikan pemerintah dengan menempatkan mereka di dalam kampung-kampung khusus dan dibekali surat izin untuk bepergian (wijkenstelsel dan passenstelsel).Agama juga menjadi perhatian pemerintah kolonial. Ekonomi dan politik kolonial yang menempatkan pedagang/pengusaha Tionghoa bersaingan dengan para pedagang Bumiputera menjadikan pertentangan ekonomi ini berdimensi ras dan agama.Pada masa Orde Baru, istilah SARA dipakai oleh negara untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara menganggap konflik terbuka di masyarakat sebagai konflik antara suku, ras, atau agama sebagai sesuatu persoalan yang tabu. Akibatnya, persoalan itu tidak pernah bisa diselesaikan karena pengetahuan tentang insiden itu tidak pernah tepat dan menyeluruh. Parahnya, persoalan ini malah  meningkatkan kebencian berdasarkan SARA dan makin kuatnya perspektif SARA untuk melihat persoalan di dalam masyarakat.Saat ini, warisan politik SARA setidaknya masih terus membayangi masyarakat. Prasangka dan stereotip, terutama berbasis agama, kerap mewarnai kehidupan masyarakat. Jajak pendapat ini merekam bagaimana relasi di lingkup privat keluarga menyisakan ruang sempit bagi toleransi. Tak kurang dari 56,7 persen responden menyatakan keberatan jika ada anggota keluarga mereka menjadi bagian dari orang yang berbeda agama. Di ranah lain, dominasi dunia bisnis oleh sekelompok etnis Tionghoa pun masih menimbulkan sedikit kekhawatiran bagi kelompok etnis lain. Bisa jadi, aspek ekonomi ini mendapatkan momentumnya ketika perdagangan bebas dengan negara China mulai dipraktikkan.Meski demikian, tidak berarti pula semua ruang toleransi terhadap perbedaan itu tertutup rapat. Dari hasil jajak pendapat ini, diakui pula ruang toleransi terhadap perbedaan sudah
membentang luas, terutama pada level hubungan antar-anggota masyarakat. Bertetangga, menjalin komunikasi, bekerja sama, dan sikap saling menghormati terhadap kelompok agama ataupun etnis yang berbeda, misalnya, tidak lagi menjadi persoalan bagi responden jajak pendapat ini. Demikian pula, secara khusus terkait dengan etnis Tionghoa, misalnya, lebih dari tiga perempat responden beretnis non-Tionghoa menyatakan tak ada masalah hidup berdampingan dan mengadopsi simbol-simbol kebudayaan etnis Tionghoa. Barangkali pola penyikapan semacam inilah yang menjadi salah satu buah manis reformasi yang memberikan ruang kepada multikulturalisme.(Litbang Kompas)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/02/22/03150644/mendambakan.buah.manis.multikulturalism

Oleh: Fauziah

NB: Mohon menjaga “orisinalitas’” tulisan ini. Semoga Allah selalu bersama orang-orang yang “jujur”. Terima kasih.

Silahkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s