Global Issues as a Motive (Studi Kasus Protokol Kyoto)

Sejarah Protokol Kyoto

Tema lingkungan hidup sering kali muncul dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat dan ternyata aktivitas-aktivitas  sosial dan ekonomi manusia mengancam lingkungan hidup. Ancaman itu adalah Pemanasan Global (global warming). Naiknya konsentrasi ras rumah gas rumah kaca (CO2, CH4, CFC, N2O, dan O3), disingkat GRK di atmosfer berakibat pada naiknya panas bumi. GRK merupakan zat yang transparan terhadap gelombang pendek radiasi sinar matahari, tapi menyerap dan menyekap radiasi. Akibatnya, suhu panas dari ultraviolet terperangkap dan tidak bisa keluar dari bumi. Akibatnya pula, bumi menjadi lebih panas daripada keadaan normal.[1]

Pemanasan global tidak terjadi seketika itu tetapi berangsung-angsur. Namun dampaknya sudah mulai kita rasakan di sini dan sekarang. Ketika revolusi industri yang baru dimulai sekitar tahun 1850, konsentrasi salah satu GRK penting yaitu CO2 di atmosfer baru 290 ppmv (part per million by volume) maka saat ini 150 tahun kemudian telah mencapai sekitar 350 ppmv. Jika pola konsumsi, gaya hidup dan pertumbuhan penduduk tidak berubah maka 100 tahun yang akan datang konsentrasi CO2 diperkirakan akan meningkat menjadi 580 ppmv atau dua kali lipat dari jaman pra industri. Akibatnya dalam kurun waktu tersebut suhu bumi akan meningkat hingga 4,5ºC dengan dampak berbagai sektor kehidupan manusia.[2]

Sektor kehidupan manusia misalnya produksi pangan. Suplai makanan dunia tumbuh lebih cepat dibandingkan jumlah populasi global dalam lebih dari lima puluh tahun terakhir. Namun terjadi ketidakseimbangan dalam pendistribusian. Terdapat kelebihan makanan yang besar sekali di negara-negara maju dan kekurangan yang besar di negara-negara miskin. Makanan yang sulit diperoleh menyebabkan masyarakat sering mengeksploitasi tanah secara berlebihan. Tindakan tersebut tentu dapat mengakibatkan pengundulan hutan dan pembentukan gurun. Di mana makanan mudah diperoleh, yang di sana mungkin masih ada masalah lingkungan hidup disebabkan penggunaan pestisida, penipisan sumber air dan menggunakan  energy (BBF-Bahan Bakar Fosil) yang dibutuhkan untuk pertanian berproduktitas tinggi.[3]

Merespons persoalan tersebut, mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) yang ditandatangani 155 negara dan EU pada 4 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Maka Conference of the Parties (CoP) ke-3 mengeluarkan Protokol Kyoto pada tahun 1997.[4] Dalam CoP ke-3 sebanyak 10.000 delegasi, pengamat, dan wartawan mengikuti pertemuan yang terbesar dalam sejarah perjanjian internasional tentang lingkungan. Konferensi tersebut menghasilkan suatu konsensus berupa keputusan (Decision 1/CP.3) yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas ruumah kaca (GRK) paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang 2008-2012.[5]

slika_724

Menurut rilis pers dari Program Lingkungan PBB:

Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%). Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca – karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC – yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia.[6]

Isi Protokol Kyoto

Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dengan dua lampiran sebagai berikut:

Preambula

  1. Definisi
  2. Kebijakan dan Tindakan
  3. Komitmen Pembatasan dan Pengurangan Emisi
  4. Pemenuhan Bersama atas Komitmen
  5. Isu-isu Metodologi
  6. Pengalihan dan Perolehan Unit Pengurangan Emisi (implementasi bersama)
  7. Komunikasi Informasi
  8. Peninjauan Informasi
  9. Peninjauan Protokol
  10. Kelanjutan untuk Mempercepat Implementasi Komitmen
  11. Mekanisme Keuangan
  12. Mekanisme Pembangunan Bersih
  13. Konfrensi Para Pihak yang mereupakan Pertemuan Para Pihak Protokol
  14. Sekretariat
  15. Badan-badan Pembantu
  16. Proses Konsultasi Multilateral
  17. Perdagangan emisi
  18. Ketidakpatuhan
  19. Penyelesaian Sengketa
  20. Amandemen
  21. Adopsi dan Amendemen Lampiran
  22. Hak Suara
  23. Depositori
  24. Tandatangan dan Ratifikasi, Penerimaan. Persetujuan atau Aksesi
  25. Efektifitas
  26. Reservasi
  27. Pengunduran Diri
  28. Naskah Asli

Annex A     :    Gas-gas rumah kaca dan sector-sektor dalam kategori sumber

Annex B     :    Pembatasan emisi atau komitmen pengurangan oleh Para Pihak[7]

Beberapa mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur masalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu:

  1. Joint Implementation (JI)

Mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK.

  1. Emission Trading (ET)

Mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya.

  1. Clean Development Mechanism (CDM)

Mekanisme yang memungkinkan negara non-Annex I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto.[8]

Ada dua syarat utama agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum, yang pertama adalah sekurang-kurangnya protokol harus diratifikasi oleh 55 negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, dan yang kedua adalah jumlah emisi total dari negara-negara Annex I peratifikasi protokol minimal 55% dari total emisi mereka di tahun 1990.[9]

Komitmen Negara Maju dalam Protokol Kyoto

Annex I disebut juga kelompok negara maju. Protokol Kyoto adalah satu-satunya hukum internasional yang mengikat yang menetapkan target komitmen kuantitatif untuk setiap Pihak Annex I untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada jumlah tertentu (assigned amounts). Tabel berikut adalah data kuantitaifnya, dalam Annex B.

Komitmen Pembatasan dan Pengurangan Emisi Kuantitatif (Persen dari Tahun Awal)
Australia 108
Austria 92
Belgia 92
Bulgaria* 92
Kanada 94
Kroatia* 92
Ceko* 92
Denmark 92
Estonia* 92
Masyarakat Eropa 92
Finlandia 92
Perancis 92
Jerman 92
Yunani 92
Hongaria* 94
Estania 110
Irlandia 92
Italia 94
Jepang 92
Latvia* 92
Liectenstein 92
Lithuania* 92
Luksemburg 92
Monako 92
Belanda 92
Selandia Baru 100
Norwegia 101
Polandia* 94
Portugal 92
Rumania* 92
Federasi Rusia* 100
Slowakia* 92
Slovenia* 92
Spayol 92
Swedia 92
Swiss 92
Ukraina* 100
Inggris dan Irlandia Utara 92
Amerika Serikat 93

*)Negara-negara yang sedang mengalami proses masa transisi ke suatu ekonomi pasar.[10]

Berdasarkan table di atas maka ada target agregat (kolektif) yang harus dipenuhi semua Pihak Annex I secara kolektif dalam periode komitmen tertentu, dan sebuah target individual (atau gabungan, dalam kasus Masyarakat Eropa) untuk tiap negara.

Upaya penurunan emisi oleh negara-negara Annex I yaitu melalui kegiatan domestik di berbagai sector termasuk penggunaan rosot yang diuraikan pada pasal 3.3 dan 3.4. Negara-negara Annex I juga dapat memenuhi komitmennya melalui unit pengurangan emisi yang diperoleh melalui kegiatan bersama dengan pihak lain di kalangan Annex seperti diatur dalam pasal 6 (Joint Implementation, JI) untuk memperoleh sejumlah unit pengurangan emisi (Emission Reduction Unit, ERU) atau pasal 17 (Emission Trading, ET) untuk memperoleh sejumlah unit jatah emisi (Assigned Amount Unit, AAU). Selanjutnya unit tersebut dapat dapat ditambahkan pada jatah emisi Pihak yang memperolehnya dan dikurangkan dari jatah emisi Pihak yang mengalihkannya. Negara-negara Annex juga dapat memperoleh penurunan emisi yang disertifikasi dari kegiatan yang dilakukan bersama negara-negara non-Annex I seperti yang diatur dalam pasal 12 (Clean Development Mecahnism, CDM) untuk memperoleh memperoleh pengurangan emisi disertifikasi (Certification Emission Reduction, CER).[11]

Partisipasi Negara Berkembang dalam Protokol Kyoto

Pasal 10 dan 11 Protokol Kyoto berturut-turut membahas tentang bentuk partisipasi negara berkembang dan implikasi finansial yang ditimbulkannya. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah kewajiban umum dalam hal pelaporan dan penyampaian informasi yang terkait dengan emisi dan kebijakan-kewajiban nasional. Sedang implikasi finansial dalam penerapan pasal 10 seperti tertuang dalam pasal 11 didasarkan atas:

  • Pasal 3.1 Konvensi, yang menekankan bahwa negara maju harus mengambil kepemimpinan untuk mengatasi perubahan iklim.
  • Pasal 4.3 Konvensi, yang menenkankan bahwa negara maju harus menyediakan pendanaannya secara penuh.
  • Pasal 4.4 Konvensi, yang menekankan bahwa negara maju harus menyediakan dana adaptasi bagi negara-negara yang sangat rentan.
  • Pasal 4.5 Konvensi, yang menekankan bahwa negara maju harus member kemudahan dalam alih-teknologi dan pengetahuan.

Sebagai pihak yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, negara berkembang sangat sangat berkepentingan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tentu saja bukan negara berkembang yang harus menanggung biayanya karena memang bukan mereka penyebabnya. Untuk itu partisipasi negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim memiliki implikasi finansial yang harus diatur secara adil. Masalahnya adalah arah dan pola pembangunan yang telah dilalui dan diterapkan oleh negara maju yang sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil (BBF) dan kemudian diikuti sepenuhnya oleh negara-negara berkembang. Oleh karena itu, cara-cara mengadaptasi dampak perubahan iklim juga sangat ditentukan oleh jalur yang ditempuh negara maju. Ketergantungan teknologi misalnya, tidak memungkinkan negara berkembang mengambil jalan pintas. Proses pengembangan dan alih-teknologi yang ramah lingkungan juga memiliki implikasi biaya yang harus dirancang secara transparan sehingga Global Enviroment Facilities (GEF) beserta entitas finansialnya memiliki wawasan yang baik mengenai kebutuhan negara berkembang.[12]

Implimentasi finansial yang terkait dengan implemntasi pasal 10 seperti dituangkan dalam pasal 11 adalah bahwa negara-negara maju harus menyediakan:

  • Dana baru dan tambahan untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh negara-negara berkembang dalam rangka inventarisasi GRK nasional.
  • Dana untuk menutupi sebagaian biaya yang diperlukan untuk alih-teknologi.
  • Negara-negara maju juga harus menyediakan dana melalui jalur bilateral, regional dan multilateral.[13]

Kepentingan Negara Berkembang dalam Protokol Kyoto

Penyebab pemanasan global bagaimanapun juga lebih didominasi oleh negara industri (negara maju) sedangkan negara berkembang banyak merasakan dampaknya. Maka dengan dibentuknya Protokol Kyoto mampu memberikan komitmen kepada negara maju (Annex I) untuk menurunkan emisinya. Maka seharusnya dalam Protokol Kyoto hanya melibatkan negara maju saja dalam ratifikasi. Namun dalam kenyataannya beberapa negara berkembang ikut andil dalam melakukan ratifikasi. Negara berkembang berharap bahwa Protokol Kyoto dapat berjalan efektif dan mengikat negara maju untuk memenuhi komitmen mereka dalam mengurangi emisi. Dengan demikian, negara berkembang bertugas sebagai pengawas. Meratifikasi juga tidak terlalu memberatkan negara berkembang karena negara berkembang tidak memiliki kewajiban dalam mengurangi emisi mereka.

Negara berkembang bisa perlahan-lahan meningkatkan industrinya dan bisa minimal menyeimbangkan kemajuan industri negara maju. Emisi yang dikurangi berarti akan dikurangi juga kegiatan produksi. Sehingga impor barang-barang dari negara maju berkurang ke negara berkembang. Negara berkembang akhirnya bisa menghemat devisa negara dan memusatkan pada pembangunan ekonomi domestik dan mandiri. Maka dengan kata lain, protokol ini juga berguna untuk mengurangi dominasi negara berkembang untuk menguasai industri dan perekonomian di dunia.

Amerika Serikat Menolak Protokol Kyoto

Kepentingan negara berkembang akhirnya tidak bisa terwujud dengan sempurna karena mulai berkurangnya komitmen negara maju untuk menaati Protokol Kyoto. Misalnya kasus  AS yang menolak Protokol Kyoto. Kronologisnya adalah setelah Protokol Kyoto dibuat maka AS meninjau kembali, kemudian hasil peninjauan tersebut disampaikan pada tanggal 13 Maret 2001 dalam bentuk surat kepada anggota Senat dari Partai Republik yaitu senator Hagel, Helms, Craig dan Robert. Alasan penolakan dalam surat adalah sebagai berikut:

  1. Delapan puluh persen penduduk dunia (termasuk yang berpendudukan besar seperti Cina dan India) dibebaskan dari kewajiban menurunkan emisi.
  2. Implementasi Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS karena penggantian pembangkit energi dengan batu bara menajdi gas akan sangat mahal.
  3. Protokol Kyoto adalah cara mengatasi perubahan iklim global yang tidak adil dan tidak efektif.
  4. CO2 menurut UU AS, Clean Air Act tidak dianggap sebagai pencemaran sehingga secara domestik tidak perlu diatur emisinya.
  5. Kebenaran ilmiah perubahan ikllim dan cara-cara untuk memecahkan persoalannya didukung oleh pemahaman ilmiah yang terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, diusulkan pula:

  1. Meninjau kembali isu perubahan iklim, termasuk pemahaman ilmiahnya, teknologi mitigasi, sistem insentif dan pilihan-pilihan inovatif untuk mengatasi perubahan iklim.
  2. Mengubah focus pemecahan masalahnya dengan bekerjasama dengan sekutu (friend and allies) Amerika Serikat. [14]

Maka jika AS menolak Protokol Kyoto tidak berarti negara maju lainnya mengundurkan diri seperti ketentuan pasal 27 protokol tersebut. Sebab pada waktu itupun Protokol Kyoto ternyata belum juga efektif. Penolakan AS terhadap Protokol Kyoto juga tidak berarti bahwa mereka harus mundur dari Konvensi. Sebab, menurut pasal 27 Protokol Kyoto, pengunduran diri dari konvensi juga merupakan pengunduran diri dari Protokol.

Apabila usul-usul AS kurang ditanggapi oleh anggota Protokol Kyoto maka AS akan menempuh komitmen/ aksi pengurangan emisi secara unilateral atau dalam negeri. Artinya, Amerika Serikat hanya akan mengikat dirinya secara domestik melalui legislasi nasional untuk mengurangi emisinya, dan tidak akan terikat secara internasional (seperti yang ditempuh negara-negara lain) ke dalam sebuah sistem pengurangan emisi multilateral. Posisi itu juga berarti target nasionalnya hanya akan seperti yang ditentukannya sendiri, dan tidak menjadi subyek negosiasi dengan masyarakat internasional.[15]

Analisis Penolakan Amerika Serikat Terhadap Protokol Kyoto

Semakin masyarakat internasional yakin bahwa penolakan AS adalah suatu bentuk ketakutan AS untuk tidak bisa menjadi negara adiadaya. Tuntutan dalam pengurangan emisi membuat tertekannya perekonomian AS yang selama ini jaya. Anggapan tidak masuk akal ketika AS mengatakan bahwa 80 persen peduduk dunia tidak ikut menanggung beban yang harus dipikul negara-negara maju. Padahal banyak bencana alam yang terjadi di negara berkembang akibat pemanasan global yaitu banjir besar di Mozambik, Bangladesh, Guatemala, kekeringan panjang di bagian utara Afrika khususnya Sudan, kekurangan pangan dan air bersih yang diderita sebagaian besar penduduk dunia miskin.

Jika diceramti kembali tuntutan komitmen AS untuk menurunkan 7 persen dari tingkat emisi tahun 1990 sebenarnya sudah sangat rendah dibandingkan dengan penurunan yang seharusnya mereka lakukan secara mutlak. Langkah inipun akhirnya tetap ditolak oleh AS.

Ketika AS menganggap bahwa negosisasi dalam Protokol Kyoto tidak adil maka sebenarnya AS harus mengoreksi diri sendiri. Padahal sebelumnya seringkali AS menggunakan power untuk mendominasi negosiasi dalam hubungan internasionalnya selama ini. AS mengedepankan kepentingan dengan menekan negara yang diajak negosiasi.

Menurut UU AS, Clean Air Act dalam hal ini CO2 tidak dianggap sebagai pencemaran sehingga tidak perlu diatur emisinya. Hal ini hanya berlaku secara nasional dalam negara AS tetapi tidak lingkup global (internasional). Sedangkan protokol ini adalah lingkup internasional dan harus dihargai bahwa dalam penelitian yang telah disepakati hampir semua negara dalam protokol ini, dijelaskan bahwa GRK yang mana juga termasuk CO2 harus dikurangi penggunaanya. Maka AS juga harus mampu menyesuaikan diri.

Kebijakan domestik AS untuk mengurangi tingkat emisinya tentu akan sangat meragukan. Karena takaran mereka adalah tingkat nasional akan berbeda dengan takaran dalam tingkat internasional. Takaran nasional yang dibuat tentunya akan melindungi kepentingan nasional AS. Jadi mustahil akan efektif dalam mengurangi dampak pemanasan global. Selain itu, jika dilihat selama ini AS tetap melakukan pengayaan uranium atau pengembangan nuklir yang mana hal ini bisa mengakibatkan semakin cepat pemanasan global terjadi. Pengawasan negara lain juga akan berkurang karena masalah pengurangan emisi adalah sudah menjadi kebijakan negara dan tidak bisa diintervensi pihak lain.

Sikap AS menunjukkan bahwa negara ini tidak peduli dengan lingkungan dan ancaman pemanasan global. Kemungkinan besar AS akan berusaha mempengaruhi sekutu-sekutunya yang lain untuk sama-sama menolak Protokol Kyoto. Hal ini terbukti ketika tahun 2009 sejumlah negara maju seperti Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Kanada telah mengajukan angka individual target penurunan emisi karbon berdasarkan pendekatan bottom-up pledges yang angkanya jauh di bawah proposal negara berkembang serta menolak usulan angka penurunan emisi secara bersama-sama. Pendekatan bottom-up yang dimotori oleh Amerika Serikat tersebut,  dengan maksud ditetapkan suatu target penurunan bersama-sama secara global yang kemudian target tersebut dibagi kepada negara-negara di dunia sesuai kemampuan masing-masing. Negara-negara berkembang menolak pendekatan bottom-up karena dipastikan negara-negara maju akan berusaha untuk menargetkan target penurunan emisi karbon yang rendah dan hal tersebut tidak sesuai target penurunan emisi karbon sesuai Protokol Kyoto yaitu 40 persen pada 2020.[16] Padahal jika diperhatikan selama ini Protokol ini masih kurang berjalan maksimal. Akankah AS juga akan berusaha menghapus Protokol Kyoto?

Kesimpulan

Protokol Kyoto merupakan cerminan pertentangan mengenai pemanasan global sebagai kepentingan umat manusia dan penguasaan ekonomi sebagai kepentingan negara. Walaupun memang sebenarnya negara berkembang menyimpan kepentingan sendiri dalam protokol ini. Karena memang selama ini yang merasakan dampak pemanasan global adalah negara berkembang dan diharapkan dengan protokol ini dapat menekan laju perekonomian negara maju agar tidak selalu mendominasi mereka. Komitmen dalam protokol ini adalah negara maju harus  mengurangi tingkat emisi sehingga tentu saja nantinya tingkap produksi mereka berkurang dan perekonomian menjadi menurun. Akhirnya sikap AS yang menolak Protokol Kyoto merasa bahwa protokol tersebut tidak adil. Sikap AS ini kemudian pasti akan memicu mundurnya sikap sekutu-sekutunya juga untuk menekan protokol ini. Dalam hal ini AS mengharapkan bahwa negara di dunia harus menurunkan emisinya dengan takaran yang negara tersebut mampu. Sedangkan hal ini tidak adil bagi negara berkembang karena yang paling banyak mengeluarkan emisi adalah negara maju dan negara berkembang menjadi korban. Keinginan AS bagaimanapun akan mendominasi untuk terwujud mengingat betapa besar power negara tersebut di kanca dunia. Jika Protokol Kyoto dibiarkan status quo maka mungkin Protokol ini akan dihapuskan.

Isu-isu yang muncul dalam internasional dan upaya yang yang dilakukan negara untuk menghadapai isu tersebut bersama-sama, tetap saja pada ujungnya ada kepentingan tertentu dari sebuah negara yang menungganginya. Sungguh ironis memang.

Referensi

Buku:

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Murdiyarso, Daniel. 2003. Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang. Jakarta: Kompas

Rudy, May T.. 2003. Hubungan Internsional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global (Isu, Konsep, Teori dan Paradigma). Bandung: PT Refika Aditama

Website:

_____. 2007. Awas, Negara Maju Bermanuver Soal Isu Lingkungan untuk Kepentingan Sendiri. Dalam dalam http://inimu.com. Diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 02.42 pm

_____. 2009. Mengapa Kita Harus Menyelamatkan Protokol Kyoto. Dalam http://www.jatam.org. Diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 03.42 pm

_____.(Tanpa Tahun). Protokol Kyoto. Dalam http://id.wikipedia.org. Diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 03.12 pm

_____.2009. Sekilas Protokol Kyoto. Dalam http://www.tunashijau.org. Diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 03.52 pm

Husin, Sukanda. 2007. Kontroversi Mekanisme Pembangunan Bersih. Dalam http://www.duniaesai.com. Diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 02.57 pm

 Footnote:

[1] Husin Sukanda, Kontroversi Mekanisme Pembangunan Bersih, dalam http://www.duniaesai.com, 2007, diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 02.57 pm.

[2] Murdiyarso, Daniel,  Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang, Jakarta: Kompas, 2003,  halaman 2.

[3] Jackson, Robert & Sorensen, Georg, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, halaman 323.

[4] Husin Sukanda, Kontroversi Mekanisme Pembangunan Bersih, dalam http://www.duniaesai.com, Op cit.

[5] Murdiyarso, Daniel,  Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang, Op cit, halaman 4.

[6] ___, Protokol Kyoto, dalam http://id.wikipedia.org, (Tanpa Tahun), diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 03.12 pm.

[7] Murdiyarso, Daniel,  Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang, Op cit, halaman 5.

[8] ___, Sekilas Protokol Kyoto, dalam http://www.tunashijau.org, 2009, diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 03.52 pm.

[9] Ibid.

[10] Murdiyarso, Daniel,  Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang, Op cit, halaman 172.

[11] Ibid, halaman 40.

[12] Ibid, halaman 97-101.

[13] Ibid, halaman 103.

[14] Ibid, halaman 25-27.

[15] ___, Mengapa Kita Harus Menyelamatkan Protokol Kyoto, dalam http://www.jatam.org, 2009, diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 03.42 pm.

[16] ___, Awas, Negara Maju Bermanuver Soal Isu Lingkungan untuk Kepentingan Sendiri, dalam http://inimu.com, 2009, diakses tanggal 28 Maret 2010 pukul 02.42 pm.

 

Oleh: Fauziah

NB: Mohon menjaga “orisinalitas’” tulisan ini. Semoga Allah selalu bersama orang-orang yang “jujur”. Terima kasih.

Silahkan Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s